Suasana workshop Penguatan Wisata Halal, di Hotel Sahid Montana II, Selasa (11/2) (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Suasana workshop Penguatan Wisata Halal, di Hotel Sahid Montana II, Selasa (11/2) (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam mewujudkan destinasi wisata halal semakin diseriusi. Salah satunya dengan menjadikan tempat usaha memiliki sertifikasi halal.

Namun, untuk mewujudkan itu masih cukup sulit. Data dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), yang saat ini tengah difasilitasi pengurusan sertifikasi halal ada 20. Itupun masih terkendala penyelesaian administrasi, yang mana sertifikat tidak dengan mudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan Malang halal saat ini menjadi salah satu centre of tourism. Yang mana, konsep pariwisata halal akan mempermudah wisatawan untuk mencari tempat-tempat halal di Kota Malang.

"Destinasi wisata halal kan komponennya banyak, value-nya harus mendukung. Kalau sudah bersertifikat, hotel mana saja atau restaurant mana saja yang halal itu mudah dicari wisatawan. Seperti di Jepang itu juga wisata halal mencarinya gampang," jelasnya, usai mengisi Workshop Penguatan Wisata Halal, di Hotel Sahid Montana II, Selasa (11/2).

Namun, ia juga mengharapkan proses persyaratan bagi pelaku usaha yang ingin mengurus sertifikasi halal itu diminta untuk lebih dipermudah. Karena saat ini, pelaku usaha yang tengah mengajukan sertifikat memang terkendala dalam pengurusan administrasi.

"Saya minta baik dari BPOM Provinsi atau dari MUI itu kadang-kadang persyaratannya berbelit, harapan kami itu tidak terjadi. Sehingga UMKM, resto, atau catering itu dilakukan kemudahan untuk pengurusan," jelasnya.

Sementara itu Kepala Disporapar Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni mengatakan 20 usaha yang difasilitasi masih diupayakan untuk segera bersertifikat. Ia mengakui, jika masih perlu peningkatan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal.

"Artinya masih dilihat persyaratan yang ditentukan belum dipenuhi, misalnya untuk dapur halal. Ada salah satu bahan makanan saos, mereka butuh sertifikat, kalau misalnya tidak punya maka harus ada penggantinya. Hal-hal seperti itu yang menjadi kendala bagi hotel, restaurant untuk pengurusan tersebut," ungkapnya.

Melaui workshop tersebut, sekitar 100 pelaku usaha baik dari perhotelan, cafe, rumah makan, catering, pusat oleh-oleh, dan halal center diharapkan mampu memenuhi persyaratan untuk menjadi tempat bersertifikasi halal.

Sehingga, upaya Pemkot Malang dalam mewujudkan destinasi wisata halal sesuai dengan standart penilaian INTI (Indonesia Muslim Travel Indeks) dan GMTI (Global Muslim Travel Indeks) dapat terpenuhi.

"Sosialisasi wista halal juga sebagai bentuk implementasi penguatan yang telah ditetapkan melalui desain strategi dan rencana aksi pengembangan wisata halal 2019-2024," tandasnya.