Jumarli Kasek SD Negeri 3 Besole / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES
Jumarli Kasek SD Negeri 3 Besole / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES

Menanggapi aksi pulang paksa seluruh murid SD Negeri 3 Besole yang dijemput orang tuanya, kepala sekolah angkat bicara. Menurut Jumarli, pihak sekolah sudah berupaya menyatukan dua sekolah dengan menjadikan masing-masing menjadi satu kelas pasca regrouping (merger).

"Sudah kita lakukan sebenarnya, tapi ternyata tidak mudah," kata Jumarli, Kamis (13/02) siang.

Penyatuan itu menurutnya, untuk kelas 1, 2 dan 4 di satukan untuk menempati SD Negeri 3, sedangkan untuk kelas 3,5 dan 6 menempati eks SD Negeri 2 Besole.

"Masih ada beberapa kendala, akhirnya kita lakukan dengan pelan-pelan. Contohnya untuk kegiatan upacara dan olah raga kita satukan dan beberapa kegiatan lainnya," ujarnya.

Jumarli sudah memfasilitasi semua kemauan wali murid, namun orang tua atau wali murid yang masih keberatan untuk di satukan.

"Ini perlu waktu, melihat situasi. Kasihan anak-anak jika dipaksakan. Kita juga juga menunggu kesadaran orang tua murid," paparnya.

Gejolak dari orang tua murid merupakan kendala terberat untuk menyatukan siswa yang jumlahnya 98 dari eks SD Negeri 2 dan 122 dari SD Negeri 3 Besole.

Sebelumnya, Sejumlah aspirasi yang disampaikan wali murid Sekolah Dasar Negeri 3 Besole disambut Suharni, Kepala UPT Dinas Pendidikan Besuki Kabupaten Tulungagung. Pasca kedatangan perwakilan wali murid itu, Suharni mengatakan akan langsung menindak lanjuti keluhan wali murid dan membawanya ke Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.

"Kita ketahui para wali murid ini telah menyampaikan aspirasinya, segera kita tindaklanjuti dan kita laporkan ke Dinas," ujarnya.

Dirinya selalu KUPT tidak dapat memberikan keputusan sendiri, karena kewengan mutasi guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu rekomendasi dinas dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tulungagung.

"Kita hanya menampung masalah ini, tentu tidak bisa memutuskan sendiri. Kita segera sampaikan ke Dinas untuk mendapatkan solusi pada permasalahan ini," kata Suharni.

Terkait pengaduan dugaan kekerasan yang dilakukan oknum guru di sekolah tersebut, Suharni akan melakukan klarifikasi pada guru yang disebut wali murid.

"Yang itu harus di klarifikasi, karena saat ini guru ini dilematis, hanya menaruh tangan di pipi murid bisa di salah artikan sebagai kekerasan. Makanya kita klarifikasi dulu apakah benar atau tidak," tambahnya.

Dirinya juga minta agar masalah itu tidak mengganggu proses belajar mengajar dan meminta agar anak-anak tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan.

"Anak-anak harus tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelajaran," tegasnya.

 

<