Kasubag Pemerintahan dan Aparatur Desa Bagian Pemerintahan Tulungagung, Yudi Irwanto (foto : Joko Pramono/Jatim Times)
Kasubag Pemerintahan dan Aparatur Desa Bagian Pemerintahan Tulungagung, Yudi Irwanto (foto : Joko Pramono/Jatim Times)

Sepanjang tahun 2020, bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tulungagung telah memanggil 6 perangkat desa. Mereka dipanggil lantaran diduga telah melakukan menyalahgunakan jabatan sebagai perangkat desa.

Hal itu diungkapkan oleh Kabag Pemerintahan melalui Kasubag Pemerintahan dan Aparatur Desa, Yudi Irwanto selepas menghadiri pelantikan Kaur Keuangan Desa Jarakan Kecamatan Gondang, Selasa (10/3/20).

“Ada yang cerai tanpa ijin, temuan dan laporan masyarakat, masalah usia, masalah prona dan masalah (perangkat) Desa Sawo (Kecamatan Campurdarat),” ujar Yudi.

Saat disinggung apakah ada perangkat desa yang ikut partai politik, Yudi dengan tegas mengatakan tidak ada. Yang ada adalah anggota BPD (Badan Pemusyarakatan Desa ), namun saat ini sudah mundur dari BPD.

Yudi menjelaskan tentang adanya perangkat yang diduga memanipulasi usianya. Namun saat ditelusuri hal itu tak terbukti setelah mencocokkan antara beberapa dokumen seperti ijazah, surat nikah dan akta kelahiran. “Itu biasanya permainan dari teman-temanya (yang iri),” tutur Yudi.

Untuk menjadi perangkat desa, maksimal usia saat menjadi perangkat desa adalah 42. Perangkat desa memasuki masa pensiun saat berusia 60 tahun.

Untuk perangkat desa yang terbukti melanggar, maka sanksi tegas menantinya seperti pemberhentian dengan tidak hormat. “Ya bisa diberhentikan,” tuturnya.

Dari data yang dimilikinya per Oktober 2019, lebih dari 300 posisi perangkat mengalami kekosongan di Kabupaten Tulungagung.

Sedang untuk posisi Kepala Desa yang kosong ada di 2 desa. “Di desa Campurdarat (Kecamatan Campurdarat) dan Desa Padangan (Kecamatan Nagntru),” ujar pria bertubuh tambun itu.

Kekosongan posisi kades akan diisi melalui pilkades serentak 14 desa pada 2021 nanti.

Sementara itu Kades Desa Jarakan Kecamatan Gondang yang hari ini melakukan pelantikan Kaur Keuanganya yang baru mengungkapkan pengisian ini berdasarkan Permendagri no. 6 2014, Permendagri no.87 tahun 2015, Permendagri no. 63 tahun 2017 dan Keputusan Mk no. 128 tahun 2015.

Di Desa ini posisi Kaur keuangan bukan berasal dari warga sekitar, namun dari desa tetangga.

“Memang kita mencari orang yang benar-benar mampu, bukan orang yang mempunyai kedekatan,” ujar Kades Jarakan, Suad Bagio.

Awalnya ada 28 peserta yang mengikuti ujian ini. Dari seleksi administrasi, 10 pendaftar tidak memenuhi syarat. Saat hari ujian tiba hanya 16 orang yang datang dan 2 lainya tidak bisa ikut lantaran ada keperluan lain.

“Dari Desa Jarakan 11, Tiudan  2, Mojoarum 1 dan 2 dari Desa kauman Kecamatan Kauman,” terang Suad Bagio.

Pendidikan minimal untuk ikut ujian ini SMA sederajat, rentang usia 20 hingga 40 tahun. Setelah lolos dalam ujian, mereka akan disahkan menjadi Kaur Keuangan hingga mencapai usia 60 tahun.

Ujian dilakukan dalam 2 tahap, ujian pilihan ganda dan ujian essay. Untuk pilihan ganda ada 50 soal, sedang essay cuma 1 soal.

Peserta ujian harus mengerti dengan perkembangan teknologi, minimal menggunakan komputer. Maka dari itu ujian dilakukan dengan menggunakan laptop.

“Kaur keuangan dituntut melek teknologi, sekarang sudah 4.0,” ujar Suad.