Pertemuan Bupati Lumajang dengan pengusaha tambang Lumajang (Foto : Moch. R. Abdul Fatah  / Jatim TIMES)
Pertemuan Bupati Lumajang dengan pengusaha tambang Lumajang (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)

Dalam pertemuan dengan para pemilik ijin tambang pada hari ini, Senin (6/7) Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq meminta kepada camat yang wilayahnya memiliki kawasan tambang pasir untuk menemui para penambang tradisional atau manual, agar segera ada titik temu dengan pemilik ijin tambang.

Pendekatan oleh camat tersebut perlu dilakukan untuk menyampaikan kepada penambang manual guna terjadi kesepakatan dengan pemilik tambang terkait dengan penggunaan alat berat, agar sama-sama bisa berproduksi.

Baca Juga : Kerap Episentrum Gempa, Kabupaten Malang Tanam 4 Alat Deteksi Dini Bencana

"Saya minta kepada camat mulai menemui para penambang manual. Nanti saya juga akan turun untuk menyelesaikan masalah ini. Diawali pak camat dulu untuk bertemu dengan penambang manual," kata Bupati Lumajang.

Dalam forum pertemuan dengan pemilik ijin tambang ini diundang para kepala desa yang ada lokasi tambangnya, Camat, Kapolsek dan Koramil setempat.

"Memang harus ada kompromi-kompromi, komitmen sebagai jalan tengah, agar pemilik ijin dan penambang manual sama-sama bisa bekerja. Termasuk di Pandan Arum, nanti saya akan kesana juga agar segera ada titik temu," kata Bupati Lumajang.

Sementara dalam dialog yang berlangsung di Panti PKK Lumajang, sejumlah pemilik ijin tambang mengeluh karena banyaknya penolakan alat berat untuk digunakan dalam menambang pasir.

Baca Juga : Cangkrukan Kamseltibcarlantas, Satlantas Tulungagung Minta Masukan Jurnalis

"Sampai saat ini masih ada anggapan jika ada alat berat, para penambang tradisional akan kehilangan pekerjaan. Ini tidak benar. Kita semua bisa bekerjasama dengan baik. Bahkan dengan alat berat, kita bisa mengatisipasi kerusakan lokasi tambang dengan melakukan perbaikan," kata salah seorang pemilik ijin tambang.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada hari ini dibahas sejumlah persoalan terkait dengan masalah tambang, termasuk didalamnya persoalan pajak.