Aktivis perempuan dari Kopri PMII dan GMNI Sumenep membentangkan poster 'I LOVE Pak Polisi Tapi Bohong' saat demo di Mapolres (Foto: Syaiful Ramadhani/ JatimTIMES)
Aktivis perempuan dari Kopri PMII dan GMNI Sumenep membentangkan poster 'I LOVE Pak Polisi Tapi Bohong' saat demo di Mapolres (Foto: Syaiful Ramadhani/ JatimTIMES)

Aksi demo aktivis perempuan yang tergabung dalam Kopri PMII dan Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) cabang Sumenep, berbuntut kekecewaan.

Pasalnya, aksi demo yang menuntut keadilan atas adanya dugaan kasus bullying terhadap aktivis perempuan oleh oknum polisi tak membuahkan hasil apa-apa.

Baca Juga : Menuju WBBM, Polresta Malang Kota Serius Perbaiki dan Tingkatkan Pelayanan

Ketua DPC GMNI Sumenep Maskiyatun mengungkapkan, kekecewaannya terhadap pihak kepolisian, lantaran tuntutan dalam aksinya tidak digubris.

"Kami sangat kecewa terhadap apa yang sudah disampaikan Kapolres Sumenep AKBP Darman, karena kami menuntut atas dasar bukti-bukti yang real," kata Ketua GMNI Cabang Sumenep, Maskiyatun di hadapan media, Jumat (16/10/2020).

Sehingga, kata dia, hari ini Polres Sumenep selaku penegak hukum sudah absen dari tugasnya, sebab telah diduga melakukan hal yang tidak sepantasnya dicontohkan kepada masyarakat.

"Polisi itu harusnya memberikan perlindungan bagi kami selaku kaum perempuan, bukan malah melecehkan," tegas Maskiyatun dengan lantang.

Senada, Ketua Kopri PMII Sumenep Sa'idah Salamah meminta, Kapolres Sumenep harus menindak tegas oknum anggota yang diduga melakukan bullying pada kadernya itu.

"Kami menuntut agar pelaku dikenakan sanksi," terang Sa'idah menyambung perkataan dari Maskiyatun usai demo di depan Mapolres Sumenep.

Sementara itu, Kapolres Sumenep AKBP Darman menerangkan, tuntutan puluhan aktivis perempuan tersebut terkait dugaan ujaran bullying dan sebagainya diminta harus memenuhi mekanisme pembuktian.

Baca Juga : Merasa Dibohongi, Mahasiswa Tempel Pesan di Pintu Kantor Ketua Dewan

"Artinya tidak serta merta mendesak Polres memberikan sanksi terhadap anggotanya yang dituduh," ujar Darman pada media.

"Justru kalau mereka membuat laporan kami lebih senang, siapa sih yang di tuduh, siapa yang membuat video, siapa yang mengunggah, tentunya itu lebih arif," terangnya menambahkan.

Lanjut Darman, untuk memberikan sanksi pada yang terduga harus didasarkan pada bukti-bukti yang real. Bukan malah karena tekanan dari pihak lain.

"Kalau toh nantinya ada anggota kami yang terbukti melakukan seperti itu, maka akan kami proses sesuai hukum," pungkasnya.