Ilustrasi bantuan poktan
Ilustrasi bantuan poktan

Baru-baru ini, di Kabupaten Sumenep muncul dugaan ada pemanfaatan bantuan kepada kelompok tani (poktan) sebagai alat politik taktis. Utamanya, untuk meraup suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati Sumenep.

Informasi yang dihimpun media ini, salah satu warga yang juga mengaku sebagai anggota poktan di salah satu desa di Kecamatan Ganding, Sumenep membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan soal adanya dugaan praktik politik praktis pada bantuan poktan itu.

Baca Juga : Viral, Rekaman Video Money Politics di Pilkada Jember, Bawaslu Turun Tangan

Tidak hanya itu, pria berinisial YT tersebut mengaku adanya pengondisian yang juga disertai ancaman kepada dirinya, bila tidak mengindahkan ajakan tersebut. 

Tak tanggung-tanggung, ia bahkan diancam akan dikeluarkan dari poktan tempat ia bernaung, jika tidak mau mendukung salah satu calon yang akan berlaga di Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang.

"Saya siap dikeluarkan dari kelompok, karena setiap orang punya hak untuk mendukung dan memilih," kata bapak dua anak tersebut saat dihubungi sejumlah media, Senin (09/11/2020).

Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPRD Sumenep, Holik mengatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang normal. Apalagi, menjelang pesta politik.

"Dalam politik, itu adalah hal yang normal-normal saja. Karena yang dikondisikan orangnya. Lagian ini masa kampanye," ujar Holik, saat ditemui di kantor DPRD, Jalan Trunojoyo Sumenep.

Holik menegaskan, yang tidak boleh dijadikan kepentingan politik itu, adanya bantuan terhadap poktan dan kemudian hal tersebut dijadikan alat untuk kepentingan politik.

Baca Juga : Deklarasi Banteng Ketaton, Targetkan 40 Persen Suara PDIP untuk Machfud dan Mujiaman

"Ada barang yang diberikan ke kelompok dan itu dijadikan deal-deal politik, itu yang tidak boleh," urainya.

Apalagi, tambah Holik, sampai ada intimidasi kepada poktan tersebut. Itu sangat dilarang karena menciderai hak dan kemerdekaan orang.

"Tetapi kalau hanya bentuk pengkondisian dan manuver politik, siapapun boleh. Lebih-lebih kelompok tani itu bukan lembaga ASN, TNI/Polri atau pun pejabat pemerintah," timpalnya.

Atas dugaan tersebut, media ini masih berusaha mendapatkan konfirmasi dari Bawaslu.