Dua dari kiri, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar saat menghadiri sosialisasi Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas pembangunan dana desa tahun 2021 dan kosultasi publik RPP tentang Bumdes dan Bumdesma (Ist/Jatim TIMES)
Dua dari kiri, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar saat menghadiri sosialisasi Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas pembangunan dana desa tahun 2021 dan kosultasi publik RPP tentang Bumdes dan Bumdesma (Ist/Jatim TIMES)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep gelar sosialisasi Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas pembangunan dana desa tahun 2021 dan konsultasi publik RPP tentang Bumdes dan Bumdesma.

Kegiatan itu dihadiri langsung Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar.

Baca Juga : Mendes PDTT Harapkan Empat Hal untuk Hari Jadi Kabupaten Malang yang ke-1260 Tahun

Dalam sambutannya, Abdul Halim Iskandar mengatakan, perencanaan pembangunan desa harus berbasis kepada akar budaya masyarakat setempat.

"Nah itulah makanya saya mengajak kepada seluruh kepala desa, BPD, perangkat desa, pegiat desa untuk senantiasa merencanakan pembangunan berbasis adat budaya setempat," kata Abdul Halim Iskandar di Pendopo Keraton Sumenep, Sabtu (28/11/2020).

Pihaknya menilai, untuk perencanaan pembangunan berbasis budaya, Kabupaten Sumenep memiliki modal yang kuat. Sebab, Sumenep menurutnya memilki akar sejarah yang kuat di dalam membangun peradaban dengan keragamaan budaya dan adat istiadat sejak dahulu.

Maka, modal besar yang dimiliki Sumenep, lanjut Abdul Halim, itu perlu dipertahankan dan kalau bisa harus di kembangkan. Ia juga berharap kebudayaan Sumenep harus menjadi wajah peradaban Madura

"Hukumnya wajib buat Sumenep, karena itu tadi Sumenep memiliki akar budaya yang luar biasa untuk terus dipertahankan kalau bisa dikembangkan," terangnya.

Pihaknya mengaku hal tersebut dilakukan untuk memastikan kesamaan cara pandang pembangunan desa ke depan. Agar penggunaan DD untuk pembangunan ini bisa lebih tepat.

"Supaya kita memiliki kesamaan pemahaman. Dengan demikian kita bisa tepat di dalam penggunaan dana desa baik yang bersumber APBN  maupun APBD dan sumber-sumber pendanaan lainnya di desa. Baik yang dari ADD ataupun dari pendapatan asli desa (PAD)," imbuhnya.

Sebab, ketepatan penggunanaan Dana Desa (DD) ke depan akan menjadikan setiap desa di Indonesia akan jadi lebih mandiri, dan tidak ada lagi ada pembatasan antara DD dan pendapatan asli desa. 

Sehingga ke depan segala bentuk problem bisa diselesaikan di tingkatan desa.

Baca Juga : Bebaskan Kerja Sama Antar-BUMDes, Menteri Desa: Silakan Desa Bentuk BUMDes Bersama

"Sehingga nantinya tidak ada lagi pembatasan-pembatasan antara dana desa dan pendapatan asli daerah. Semuanya bisa di pakai bersama-sama simultan. Ketika kemandirian desa sudah terwujud, nantinya segala masalah bisa diselesaikan di tingkat desa," ucapnya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep Edy Rasiyadi, dalam sambutannya mengucapkan terimakasihnya kepada Menteri PDT atas kunjungannya ke Kabupaten Sumenep.

Ia juga menyampaikan, bahwa Kabupaten Sumenep merupakan jantung dari Pulau Madura. Menurut mantan Kadis PU tersebut, berkunjung ke Madura tanpa ke atau singgah di Sumenep akan kurang sempurna.

"Jika bapak ibu ke Madura kalau tidak ke Sumenep rasanya kurang sempurna. Sebab Sumenep adalah jiwanya Madura, makanya branding Sumenep the Soul of Madura," tuturnya.

Sumenep, lanjut Edy, memiliki modal sosial yang kuat untuk mempercepat akselarasi pembangunan yang berjalan searah dengan pembangunan nasional. Itu terlihat dari rendahnya konflik sosial dan sampai sekarang masih aman dan tentram.

"Dari dulu sampai saat ini, Sumenep selalu tenang, aman dan damai. Di Sumenep, konflik sosial sangatlah minim bahkan jarang terjadi, tentu hal ini menjadi modal  utama pembangunan yang sedang dilakukan," tandasnya.