Dinilai Janggal, Dewan Sumenep Soroti Aturan Calon Luar Daerah di Perbup Pilkades 2021 | Sumenep TIMES

Dinilai Janggal, Dewan Sumenep Soroti Aturan Calon Luar Daerah di Perbup Pilkades 2021

Jan 17, 2021 11:11
Ilustrasi
Ilustrasi

SUMENEPTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep soroti rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2021.

Pasalnya, ada sejumlah item dalam rancangan aturan Perbup Pilkades Serentak 2021 tersebut yang dinilai masih menjadi pertentangan. Seperti kandidat dari luar desa dan pemberlakuan skoring atau penilaian.

Baca Juga : Pademi Covid-19, Pekerja Migran Asal Kabupaten Malang Wajib Jalani Karantina

Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) tidak harus berasal dari desanya sendiri, melainkan dari luar desa juga bisa menjadi peserta dalam pencalonan.

"Masih terdapat beberapa item yang perlu pendalaman terkait Pilkades ini dan perlu dilakukan kajian ulang," ujar Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath, Minggu (17/01/2021).

Menurut Darul, bagi kandidat calon dari luar, tidak serta merta langsung diterima. Melainkan, harus dilakukan uji publik. Misalnya, dengan prasyarat harus mengantongi 40 persen e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dari jumlah total penduduk.

"Kalau begitu dan bisa mengantongi 40 persen berarti teruji dan legitimate. Bukan lantas maju saja," terang Politisi PDI Perjuangan itu dengan tegas.

Senada, Nurus Salam, salah satu anggota Komisi I DPRD Sumenep menilai, sistem skoring yang akan dilakukan pada calon luar desa tidak konsisten sesuai penerapan aturan yang di atasnya, antara menggunakan UU nomor 6/2014 tentang desa dan UU 23 tentang pemerintahan daerah.

"Loh kan iya. Coba kaji, mantan anggota dewan, TNI dan pensiunan PNS itu hanya mendapatkan skor 7 dan lebih rendah dari Kepala Desa, Ketua BPD (Badan Permusyarawatan Desa) dan perangkatnya. Tapi, perangkat dan kades, termasuk ketua BPD dan anggotanya tidak sama. Ini kan unik," kritiknya.

Baca Juga : Dongkrak Produksi Susu, Bupati Sanusi Impor Bakalan Sapi dari Cina

Dirinya menegaskan, kalau acuannya kepada UU Desa, maka wajar. Tapi pengalaman di desa, Kades dan perangkatnya, dan Ketua BPD harusnya sama.

"Bukan malah menjadikan ketimpangan, karena semuanya itu punya skill dan kemampuan dalam hal mengatur desa. Jadi, harusnya sama jika mengacu kepada aturan itu," urai Nurus Salam.

Lebih lanjut kata dia, jika menggunakan Undang-Undang yang berlaku, maka idealnya Eks DPRD, TNI akan mendapatkan nilai lebih tinggi. Karena lingkup kerja dan pengalamannya berada di wilayah Kabupaten di atas desa.

"Makanya, penggunaan cantolan yuridis ke atasnya harus konsisten. Ini yang perlu dievaluasi dan dikaji secara mendalam," pungkasnya.

Topik
DPRD SUMENEP Perbup Pilkades 2021 Aturan Calon Luar Daerah

Berita Lainnya