JATIMTIMES - Persoalan overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, hingga minimnya sarana prasarana menjadi sorotan dalam kunjungan kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kota Malang, Senin (13/4/2026). Isu-isu tersebut mencuat saat pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Kegiatan yang digelar di Grand Mercure Hotel Malang ini mempertemukan DPD RI dengan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, termasuk seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan Koordinator Wilayah Malang. Forum ini menjadi ruang terbuka untuk mengungkap kondisi riil yang dihadapi lembaga pemasyarakatan di lapangan.
Baca Juga : Lilik DPRD Jatim Dorong Aktivis KAMMI Siapkan Diri Jadi Legislator Bermutu
Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menegaskan bahwa pengawasan terhadap implementasi undang-undang tidak boleh sekadar formalitas. Melainkan harus mampu menangkap persoalan nyata di daerah.
“Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Pemasyarakatan harus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan, sekaligus menjadi sarana menyerap aspirasi dari lapangan agar kebijakan di tingkat pusat selaras dengan kebutuhan dan tantangan di daerah,” ujar Andi.
Dalam pemaparan yang disampaikan Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur Kadiyono, sejumlah persoalan krusial masih membayangi sistem pemasyarakatan. Mulai dari kapasitas hunian yang telah melampaui daya tampung, keterbatasan fasilitas pendukung, hingga kebutuhan mendesak peningkatan kualitas SDM petugas.
Kondisi tersebut dinilai berpengaruh langsung terhadap optimalisasi pembinaan warga binaan. “Di sisi lain, regulasi turunan dari undang-undang juga dinilai masih perlu dipercepat agar implementasi di lapangan lebih kuat dan terarah,” kata Kadiyono.
Lapas Kelas I Malang turut menjadi cerminan kondisi tersebut. Kepala Lapas Kelas I Malang, Christo Victor Nixon Toar, memaparkan bahwa berbagai program pembinaan terus dijalankan, termasuk pengembangan kemandirian dan Sarana Asimilasi dan Edukasi Ngajum.
“Program ini dirancang sebagai bekal keterampilan bagi warga binaan agar siap kembali ke masyarakat. Namun di balik itu, tantangan struktural masih menjadi kendala yang belum sepenuhnya teratasi,” ungkap Christo.
Baca Juga : Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Wakil Wali Kota Malang Tekankan Peran Semua Elemen
Dalam sesi diskusi, isu overcrowding menjadi perhatian utama karena berdampak pada aspek keamanan sekaligus efektivitas pembinaan. Selain itu, kebutuhan modernisasi sistem pengamanan berbasis teknologi juga mengemuka sebagai langkah mendesak.
Penguatan sinergi antar lembaga pun dinilai menjadi kunci, baik dengan aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah, untuk mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan. Teguh Pamuji yang juga mantan Kalapas Malang dalam forum tersebut menegaskan bahwa Lapas Malang tetap berupaya maksimal di tengah berbagai keterbatasan yang ada.
“Meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan, Lapas Malang terus berkomitmen untuk mengoptimalkan pembinaan dan pelayanan lewat Kerjasama dan memaksimalkan sumber daya yang ada, Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar implementasi Undang-Undang Pemasyarakatan dapat berjalan secara maksimal dan memberikan dampak nyata,” ujar Teguh yang saat ini menjabat sebagai Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Madya Kanwil Ditjenpas Jatim.
