JATIMTIMES - Wacana pemungutan pajak bagi kapal yang melintas di Selat Malaka mencuat setelah disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Gagasan ini pun langsung trending dalam penelusuran Google hingga Jumat (24/4/2026) sore. Banyak yang mencaritahu soal hal ini.
Purbaya menilai, Indonesia memiliki posisi strategis yang seharusnya bisa dimanfaatkan lebih optimal, termasuk dari sisi penerimaan negara. Ia bahkan membandingkan rencana tersebut dengan langkah yang tengah dipertimbangkan Iran di Selat Hormuz.
Baca Juga : Bapenda Kota Malang Jaga Stabilitas PAD di Tengah Dinamika Pasokan LPG
“Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, enggak tahu betul apa salah?” kata Purbaya, dikutip CNBC, Jumat (24/4/2026)
Purbaya menyebut, jika wacana ini direalisasikan, maka perlu ada kerja sama dengan negara lain yang berbagi wilayah Selat Malaka, yakni Malaysia dan Singapura. Menurutnya, pembagian peran bisa memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar.
“Saat ini Iran mau charge kapal lewat Selat Hormuz kata. Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang,” ujarnya.
Meski begitu, ia mengakui bahwa implementasi kebijakan ini tidak sederhana. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan, mulai dari hukum internasional hingga kesepakatan antarnegara.
“Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu. Jadi dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus mulai main ofensif. Tapi tetap terukur,” lanjutnya.
Selat Malaka selama ini dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Letaknya yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menjadikan kawasan ini sangat strategis, baik dari sisi ekonomi maupun geopolitik.
Perhatian internasional terhadap kawasan ini juga baru-baru ini ramai diperbincangkan. Jepang, misalnya, melihat Indonesia sebagai aktor kunci dalam menjaga stabilitas dan keamanan jalur tersebut.
Charge de Affaires Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Mitsuru Myochin, menjelaskan pentingnya posisi Indonesia dalam konteks kawasan Indo-Pasifik.
Baca Juga : Inovasi Bapenda Kota Malang Makin Moncer, Aplikasi Persada Jadi Rujukan Daerah Lain
“Ada dua titik sempit besar yaitu Selat Hormuz dan Selat Malaka. Secara geografis Indonesia menghadapi bagian terbesar dari Selat Malaka, sehingga posisi Indonesia semakin penting,” ungkap Myochin.
Sebagai bentuk dukungan, Jepang memberikan hibah kapal patroli berkecepatan tinggi kepada TNI AL. Bantuan ini merupakan bagian dari skema Official Security Assistance (OSA), yang memungkinkan Jepang menyalurkan bantuan langsung ke militer negara mitra.
“Dengan skema ini, Jepang membantu angkatan bersenjata Indonesia khususnya dari perspektif keamanan maritim. OSA mengizinkan pemerintah Jepang untuk membantu langsung ke militer,” jelas Myochin.
Tak hanya itu, Jepang juga mendukung penguatan Bakamla melalui penyediaan kapal patroli besar hingga pembangunan infrastruktur pelabuhan di wilayah terluar.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keamanan, supremasi hukum, dan kebebasan navigasi di Selat Malaka. Jepang berharap kerja sama tersebut juga dapat meningkatkan interoperabilitas antara kedua negara.
“Kami ingin meningkatkan interoperabilitas antara pasukan bela diri Jepang dan angkatan bersenjata Indonesia. Hal ini membantu mencegah pecahnya konflik di kawasan melalui ide pencegahan,” tutup Myochin.
