JATIMTIMES – Ketegangan terkait kedaulatan air kembali pecah di wilayah hulu Kota Batu. Warga Dusun Jurang Kuali, Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, melayangkan protes terhadap aktivitas pengeboran sumur dalam yang dilakukan oleh PT Esa Suwardhana Thani.
Aktivitas industri tersebut diduga kuat menjadi penyebab utama menurunnya debit air di sumber-sumber vital warga, termasuk Sungai Janitri yang merupakan bagian dari ekosistem titik nol Sungai Brantas. Warga khawatir, jika terus dibiarkan, keberlanjutan sumber air bagi masyarakat dan pertanian di wilayah hulu akan terancam sirna.
Baca Juga : Satu Per Satu Dibongkar, 625 Kios Pasar Gadang Ditertibkan Hari Ini
Perwakilan warga Sumber Brantas, Neno Pratama, mengungkapkan bahwa dampak lingkungan mulai dirasakan masyarakat sejak pertengahan tahun 2025. Sejak sumur bor tersebut mulai beroperasi, debit air di Sungai Janitri yang hanya berjarak sekitar 300 meter dari lokasi pengeboran dilaporkan mengecil secara signifikan.
"Warga sangat khawatir ke depan sumber air akan semakin habis. Sejak perusahaan mulai beroperasi awal 2025, perubahan ketersediaan air sangat terasa," ujar Neno di sela audiensi di Kantor Desa Sumber Brantas, Selasa (28/4/2026).
Selain masalah lingkungan, persoalan ini memicu konflik sosial akibat minimnya transparansi dari pihak perusahaan maupun pemerintah desa setempat. Neno menyebut, meski sempat ada sosialisasi pada September 2023, hingga kini warga tidak pernah diperlihatkan dokumen perjanjian, izin lingkungan, maupun kejelasan terkait kompensasi bagi terdampak.
Kebingungan masyarakat semakin memuncak pada April 2026 ini, saat perusahaan mendatangkan alat berat baru ke lokasi. "Pemerintah desa bilang itu untuk tiang pancang, tapi fakta di lapangan alat tersebut diduga kuat adalah perangkat pengeboran sumur dalam. Informasi yang simpang siur ini membuat warga resah," imbuhnya.
Menyikapi kondisi tersebut, warga Jurang Kuali menyampaikan lima tuntutan mendesak kepada Pemerintah Desa Sumber Brantas dan Pemkot Batu. Di antaranya membuka seluruh dokumen perizinan dan perjanjian terkait aktivitas PT Esa Suwardhana Thani serta menghentikan sementara seluruh kegiatan pengeboran hingga ada kepastian perlindungan bagi warga.
Pihak warga juga meminta transparansi izin lingkungan dan izin pemanfaatan air tanah (SIPA) serta realisasi kompensasi dan tanggung jawab sosial perusahaan secara nyata.
Baca Juga : Kawal Program Prabowo, Cahyo DPRD Jatim Dorong Optimalkan CKG untuk Kelompok Rentan
Mereka turut menuntut pelibatan aktif masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan terkait lingkungan. Warga menilai aktivitas ini melanggar prinsip kehati-hatian dan keterbukaan informasi publik.
Mereka menegaskan bahwa perlindungan terhadap sumber daya air adalah hak dasar yang harus dijamin oleh negara, bukan dikorbankan demi kepentingan usaha sepihak.
Hingga kini, warga masih menunggu iktikad baik dari pihak terkait untuk melakukan audiensi terbuka. "Jika tuntutan tersebut diabaikan, masyarakat akan melakukan aksi yang lebih besar demi menyelamatkan masa depan titik nol Sungai Brantas," tutup Neno.
