JATIMTIMES - DPRD Kabupaten Banyuwangi angkat tangan menangani kasus tambang emas yang dilakukan oleh PT Bumi Suksesindo ((PT BSI). Dewan daerah ini berharap perkara tersebut dapat ditangani oleh DPR RI dengan memanggil jajaran managemen.
Sebab, selama ini hanya perwakilan karyawan yang mendatangi undangan DPRD Kabupaten Banyuwangi. “Selama ini yang datang itu hanya sekedar karyawan, pegawai, dan staf yang tidak mempunyai kebijakan. Selalu nanti akan dilaporkan akan dilaporkan tapi jawabannya itu tidak pernah ada,” keluh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto kepada wartawan jatimtimes, Kamis (30/7/2026).
Baca Juga : Mantan Kepala Pasar Anton Abaikan Panggilan Inspektorat Terkait Kasus Jual-Beli Kios Pasar Karangploso
Dia menilai persoalan itu dikarenakan adanya dugaan bakcup dari pusat. "Kami pejabat di daerah tidak mampu karena mereka merasa ada backup dari atas jadi DPRD itu tidak ada gunanya anggap mereka. Enggak dianggap pun gak masalah tapi ketika Komisi 4 DPR RI itu datang, mudah-mudahan ditindaklanjuti," lanjut Michael.
Karena itu juga, dia mendkung jika Ketua Fraksi Gerindra Suwito agar Komisi IV DPRD Banyuwangi memanggil PT. Bumi Suksesindo (PT. BSI).
Lebih lanjut dia menuturkan sebagai pejabat daerah pihaknya merasa sudah tidak mampu untuk mengatasi PT. BSI ini karena mereka merasa diback up oleh pusat.
"Mbak Titik yang kita dengar,beliau kaget juga kita punya saham tapi tidak pernah dapat dividen sejak adanya IPO, BSI, MKA, MDKA. Rakyat Banyuwangi harus tahu kejelasannya. Kita punya saham itu ternyata kita tidak mendapat dividen sama sekali, keuntungan untuk rakyat sama sekali," tambahnya.
Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi menambahkan PT. BSI hanya mengandalkan Corporate Social Responsibility (CSR) yang selalu diagung-agungkan begitu sangat bermanfaat. Tetapi itu kewajiban semua perusahaan bukan tambang emas saja
Persoalannya, lanjut Michael tambang emas itu wilayah tanahnya di Banyuwangi miliknya rakyat seharusnya rakyat khususnya di Banyuwangi yang mendapat manfaatnya. Tetapi kenyataannya hanya cipratan-cipratan CSR yang dibagikan kepada desa-desa. Desa Rp. 500 juta lumayan senang.
"Tapi itu kan hanya CSR yang diambil. Terus keuntungan dari emas itu di mana? Enggak pernah diberikan kepada rakyat Banyuwangi. Saya sangat setuju dan sangat senang ketika ada Komisi 4 DPR RI memantau supaya tahu bahwa BSI itu kemanfaatannya itu untuk rakyat kenyataannya belum dirasakan," tegas Michael.
Dia menambahkan mungkin dalam membangun beberapa sarana prasarana dan fasilitas umum dari bantuan CSR yang tidak jelas. Beberapa kali DPRD Banyuwangi memanggil PT. BSI meminta datanya CSR. Jawabannya hanya "Ya", tetapi sampai saat ini tidak mau mengeluarkan.
"Nah ketika mereka tidak mengeluarkan kami tidak bisa apa-apa. Kalau kita punya hukum dan mampu membatalkan perizinan akan kita lakukan. Karena perizinan dari pusat, saya sangat senang Komisi 4 DPR RI dan juga diteruskan oleh Pak Wito sebagai ketua Fraksi Gerindra bisa panggil itu," imbuh Michael.
Baca Juga : Presiden Peru Keiko Fujimori Tetapkan Darurat Nasional, Militer Dikerahkan Atasi Krisis Keamanan
Dia meminta Ketua DPRD Banyuwangi untuk memanggil direkturnya supaya datang langsung. Mereka yang mampu mengambil kebijakan datang supaya menjelaskan kepada pimpinan dan anggota dewan untuk selanjutnya bisa menjelaskan kepada rakyat.
"Bagaimana sih kondisi keadaan saham di Banyuwangi itu? Apakah hanya dijual saja sehingga bisa mendapatkan uang? Kalau tidak dijual kenyataannya enggak dapat apa-apa gitu," pungkas Michael.
Sebelumnya diberitakan Sebagai tindak lanjut kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Kawasan Tambang Emas Tumpang Pitu Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Banyuwangi, Suwito meminta Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi untuk secepatnya mengundang PT Bumi Suksesindo untuk menjelaskan kondisi riil operasional tambang emas di pantai selatan kabupaten yang ada di ujung timur Pulau Jawa ini.
Menurut Suwito, pihaknya meminta PT BSI mampu memberikan penjelasan utuh dan lengkap jumlah produksi emas dan hasil tambang lain selama beroperasi di Banyuwangi.
Permasalahan lain yang butuh penjelasan adalah besaran deviden yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat Banyuwangi utama warga yang terdampak langsung dengan operasional tambang emas tersebut, imbuh politisi asal Kecamatan Singojuruh tersebut.
"Mereka mengeruk kekayaan Banyuwangi trilyunan rupiah, sementara rakyat hanya mendapatkan debu, rasa kuatir dan ketakutan mendapatkan bencana alam di masa mendatang," tegas Suwito Jumat (24/7/2026).
