JATIMTIMES - Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan masih menjadi pekerjaan besar di tengah banyaknya pekerja yang menggantungkan hidup dari sektor informal. Jutaan pekerja seperti pedagang, pengemudi, petani, nelayan hingga pekerja mandiri masih belum tersentuh perlindungan secara optimal.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyebut, dari potensi 77,8 juta pekerja informal, baru sekitar 13,5 juta yang tercatat sebagai peserta. Kondisi itu menunjukkan masih terbuka lebar ruang untuk memperluas perlindungan pekerja.
Baca Juga : Erick Thohir Sebut Olahraga Bukan Beban, Tapi Investasi untuk Ekonomi dan Masa Depan Indonesia
“Angka tersebut menunjukkan masih besarnya ruang perlindungan yang harus kita jangkau,” ujar Saiful dalam Media Gathering BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur di Malang, Senin (24/8/2026).
Menurut Saiful, tantangan terbesar bukan sekadar mendaftarkan pekerja menjadi peserta. Lebih dari itu, pekerja perlu melihat jaminan sosial sebagai kebutuhan untuk melindungi diri dan keluarga ketika risiko kecelakaan kerja maupun kematian terjadi.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena karakter pekerja informal cenderung berbeda dengan pekerja formal. Mereka bekerja dengan penghasilan yang tidak selalu tetap dan sebagian masih menganggap iuran jaminan sosial sebagai tambahan beban.
“Bagaimana pekerja informal melihat jaminan sosial bukan sebagai beban, tetapi sebagai kebutuhan untuk menjaga dirinya dan keluarganya ketika risiko terjadi,” katanya.
Secara nasional, hingga Juli 2026 BPJS Ketenagakerjaan mencatat sekitar 48 juta peserta aktif. Pada periode yang sama, manfaat yang dibayarkan mencapai Rp42 triliun dari 3,6 juta klaim.
Manfaat perlindungan itu juga menyentuh keluarga peserta. BPJS Ketenagakerjaan mencatat sekitar 90 ribu anak menerima manfaat beasiswa pendidikan.
Namun, angka manfaat tersebut berjalan beriringan dengan tantangan memperluas kepesertaan. BPJS Ketenagakerjaan kini juga mendorong agar manfaat perlindungan tidak berhenti ketika santunan atau klaim diterima.
Pendekatan itu dikembangkan melalui konsep Value Beyond Protection. Salah satunya lewat Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian (PEKA), yang diluncurkan secara serentak di 37 provinsi dan 45 titik pada 18 Agustus 2026.
Program tersebut menyasar peserta maupun ahli waris penerima manfaat. Harapannya, manfaat yang diterima dapat menjadi modal untuk kembali produktif dan membangun kemandirian ekonomi.
Baca Juga : 15 Juta Lebih Pekerja di Jatim Belum Tercover BPJS Ketenagakerjaan, Mayoritas Sektor Informal
Tantangan serupa terlihat di Jawa Timur. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Irvansyah Utoh Banja menyebut, dari sekitar 21,06 juta pekerja di Jawa Timur, baru 5,63 juta yang tercatat sebagai peserta aktif per 19 Agustus 2026.
Artinya, sebagian besar pekerja di Jawa Timur masih berada di luar kepesertaan aktif. Kondisi tersebut membuat perluasan perlindungan menjadi pekerjaan yang tidak bisa hanya mengandalkan BPJS Ketenagakerjaan.
“Karakter pekerja di Jawa Timur sangat beragam. Karena itu, kami membutuhkan kolaborasi banyak pihak agar perlindungan semakin luas dan semakin dekat dengan kebutuhan pekerja,” kata Utoh.
Ia menilai media memiliki posisi penting untuk membantu menjembatani persoalan tersebut. Bukan hanya menyampaikan informasi program, tetapi juga mengangkat kondisi pekerja yang belum tersentuh perlindungan.
Utoh bahkan berharap hubungan dengan media berjalan dua arah. Pemberitaan dan temuan jurnalis di lapangan dinilai dapat menjadi masukan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk mengetahui kelompok pekerja yang masih luput dari perlindungan.
“Kami ingin rekan-rekan media terus menjadi mitra kritis sekaligus mitra strategis,” ujarnya.
