JATIMTIMES - Fraksi PAN DPRD Jawa Timur (Jatim) menekankan agar perubahan APBD 2025 berorientasi kebutuhan dan kepentingan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara (jubir) Fraksi PAN Suli Da'im.
Ia mendorong efisiensi terbesar harus berasal dari eksekutif dengan pengalihan program yang berdampak kepada masyarakat. Terlebih, menurutnya kondisi APBD Jatim saat ini semakin berat.
Baca Juga : Peringati HUT ke-24, Demokrat Jatim Tegaskan Dukung Program Pemerintah
"Peran DPRD menjadi patut untuk mendapat perhatian dalam rangka peralihan alokasi anggaran yang sesungguhnya telah secara serius dan sungguh-sungguh dihasilkan dalam rapat-rapat komisi dan mitra perangkat daerah, dengan berpijak pada pemenuhan target sesuai RPJMD," ujarnya.
Lebih lanjut, pihaknya mengapresiasi terhadap Badan Anggaran (Banggar) dan seluruh alat kelengkapan komisi berkaitan dengan peningkatan proyeksi PAD Jawa Timur dapat lebih besar ditambahkan dari penerimaan pajak daerah meskipun hanya bertambah sebesar Rp 151, 253 miliar. "Angka ini memang jauh dari P-APBD tahun lalu yang bisa bersepakat menambah Rp 697, 523 miliar," ujarnya.
Anggota Komisi E DPRD Jatim itu menjelaskan, hal yang penting adalah efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola pajak daerah, yaitu biaya untuk memungut pajak harus makin kecil, sehingga diperlukan evaluasi pada unit-unit pemungut dan pengelola pajak. Seperti halnya UPT Samsat untuk evaluasi menyangkut jumlah pegawai, penggunaan teknologi, kerjasama dengan pihak ketiga. "Secara umum perlu untuk evaluasi kinerja sehingga remunerasi atau nama lainnya layak diberikan secara selektif," paparnya.
Tekanan terhadap pendapatan daerah harus segera dan serius mencari sumber pendapatan lain khususnya dari pemanfaatan aset daerah dan dari BUMD. Kritikan BUMD ini telah disampaikan, namun tidak kunjung ada hasilnya," paparnya.
Fraksi PAN mengaku prihatin serapan anggaran semester 1 masih dibawah 40 persen secara merata. Pemerintah dalam keadaan normal dengan sistem birokrasi yang sudah mapan, tetapi kinerja yang ditunjukkan serapan anggaran terbilang rendah. Bahkan untuk hal-hal programnya kurang lebih sama dari tahun ke tahun.
Akselerasi serapan anggaran jelang tutup tahun anggaran 3 bulan lagi ini harus berdampak langsung kepada masyarakat memberi nilai tambah dan
menopang pemenuhan RPJDM, bukan sekedar selesai pada level administratif.
Dalam kaitan dengan pendidikan, memberikan apresiasi atas kesepakatan penambahan anggaran khususnya untuk gaji guru. Khususnya untuk SMA/SMK yang menjadi wewenang Provinsi Jawa Timur, yang dikelola secara BLU, agar memastikan tata kelola yang efisien dan akuntabel serta tidak ingin kami dengar lagi pengaduan pungutan-pungutan yang tidak sesuai.
Mengenai beasiswa, Fraksi PAN mendukung penambahan penerima sekaligus besarannya. Namun beasiswa diprioritaskan SMA/SMK Swasta agar beban biaya murid makin ringan. "Disparitas kualitas pendidikan yang ditunjukkan dari refleksi atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus digarap serius dengan kolaborasi berbagai pihak yang selama sangat kontributif terhadap dunia pendidikan seperti Organisasi Sosial Keagamaan," pintanya.
Fraksi PAN mendukung ketahanan pangan, khususnya pada bidang pertanian. Fraksi PAN sependapat dengan laporan Komisi B bahwa komitmen pada hal ini tidak boleh ditawar sehingga tidak boleh ada kesenjangan dukungan program prioritas antara program pemerintah pusat dengan Program Pemerintah Provinsi. Khususnya Swasembada Pangan, yang menuntut perhatian serius serta dukungan nyata bagi petani sebagai stakeholder utama. "Kita minta evaluasi terhadap UPT yang mengelola lahan yang dibiarkan idle bahkan disewakan kepada pihak swasta yang tidak bergerak di sektor pertanian," pungkasnya.
