JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa data administrasi kependudukan (Adminduk) bukan sekadar catatan biodata warga, melainkan menjadi dasar penting dalam perencanaan dan kebijakan publik.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, mencontohkan ketika jumlah penduduk di Kota Pahlawan tercatat lebih dari 3 juta jiwa, maka angka tersebut harus benar-benar riil, bukan sekadar perkiraan. Begitu juga dengan alamat warga, harus sesuai dengan domisili sebenarnya.
Baca Juga : Update Evakuasi Korban Musibah Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo: 14 Santri Meninggal, 9 Masih Identifikasi
"Jadi data itu harus riil, harus akurat. Termasuk ketika alamat seseorang di A, ya mereka memang tinggal di situ," ujar Eddy.
Eddy menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya dalam perencanaan anggaran 2025-2026 selalu menggunakan data kependudukan sebagai dasar. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan.
Menurut Eddy, data kependudukan memiliki lima fungsi utama. Pertama, sebagai dasar pelayanan publik, mulai dari pajak, SIM, PBB, hingga kebutuhan swasta seperti perbankan. Kedua, sebagai bahan perencanaan pembangunan, termasuk pemetaan kepadatan penduduk untuk menentukan kebijakan terkait kemacetan maupun penanggulangan banjir.
Fungsi ketiga, kata Eddy, adalah alokasi anggaran. Ia menegaskan anggaran tidak bisa digeneralisasi. Jika ditemukan angka kemiskinan tinggi di wilayah tertentu, maka alokasi akan diprioritaskan di sana. "Misal ternyata kemiskinan paling tinggi di kecamatan ini, wilayah Surabaya ini, itu yang harus diprioritaskan," katanya.
Fungsi keempat berkaitan dengan pembangunan demokrasi. Eddy menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada, Pileg, maupun Pemilu semuanya bersumber dari sistem Adminduk Kementerian Dalam Negeri. "Jadi KPU itu mengambil datanya dari data SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) di Kemendagri,” kata Eddy.
Sementara fungsi kelima adalah mendukung aparat penegak hukum (APH). Hampir setiap hari Dispendukcapil Surabaya menerima permintaan data dari kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. "Jadi kita hampir setiap hari selalu dimintai data dari baik itu dari kepolisian, kejaksaan, termasuk proses-proses perdata," ungkapnya.
Baca Juga : Jembatan Ambrol Saat Dilalui Truk Pengikut Google Maps Bakal Dibangun 2026
Karena itu, Pemkot Surabaya terus memperbarui data agar tetap akurat, salah satunya dengan pengendalian pecah kartu keluarga (KK). Eddy menegaskan, pecah KK bukan hanya persoalan administrasi, melainkan cerminan kemandirian keluarga baru. “Artinya, ketika kita mau mengajukan kartu keluarga memang betul-betul dia harus memahami filosofi daripada membentuk keluarga,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya. Pasalnya, data KK menjadi dasar program intervensi sosial pemerintah. Jika data tidak sesuai dengan kondisi riil, maka program pemerintah berpotensi salah sasaran. "Sehingga kalau ini tidak tepat sasaran, akhirnya dana APBD yang kita keluarkan tidak bermanfaat untuk warga Kota Surabaya,” tegas Eddy.
Eddy pun mengajak warga Surabaya agar tertib administrasi dengan selalu memperbarui data kependudukan, baik kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian maupun kepindahan domisili.
"Sehingga data njenengan (anda) itu bisa betul-betul update dan bicara ketika itu dipakai pemerintah kota di dalam rangka perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran,” pungkasnya.
