JATIMTIMES – Di tengah ribuan badan usaha milik negara yang tersebar di berbagai sektor, hanya segelintir yang benar-benar memberikan hasil nyata bagi negara. Dari total 1.068 BUMN yang ada, hanya delapan di antaranya yang secara konsisten menyetor dividen ke kas negara. Sementara sisanya masih berjuang keluar dari tekanan kinerja dan beban efisiensi.
Kondisi tersebut menjadi latar kuat lahirnya Danantara, lembaga pengelola dana abadi (sovereign wealth fund) yang diharapkan dapat mengubah cara negara mengelola asetnya, bukan lagi pasif, melainkan produktif dan berkelanjutan.
Baca Juga : NU Kota Malang Bangun Satgas Anti-Pinjol dan Judol: Gerakan Santri Lawan Jerat Digital
Wakil Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Danantara, Muliaman D. Hadad, menguraikan hal itu dalam Studium Generale di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis (23/10/2025).
“Kehadiran Danantara perlu dipahami oleh publik. Kami ingin menjelaskan bahwa Danantara bukan sekadar lembaga investasi, tapi wadah untuk menggerakkan aset negara agar menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Muliaman.
Menurutnya, selama ini pembangunan nasional terlalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pola tersebut membuat ruang pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 4-5 persen per tahun.
“Kalau kita hanya mengandalkan APBN, pertumbuhan ekonomi akan mentok di situ-situ saja. Tapi dengan adanya dana produktif dari aset negara, akselerasi bisa terjadi jauh lebih cepat,” tambahnya.
Muliaman menjelaskan, Danantara dibentuk untuk memproduktifkan aset-aset negara, mulai dari lahan tak terpakai, rumah dinas kosong, hingga saham minoritas yang selama ini tidak memberi nilai tambah. Melalui pengelolaan yang transparan dan terukur, aset-aset itu akan dikapitalisasi menjadi sumber dana investasi baru di luar APBN. Langkah ini, katanya, bukan sekadar efisiensi fiskal, tapi juga tentang kedaulatan ekonomi.
“Kalau di Jepang ada Japan Inc., maka di Indonesia kita punya Danantara. Ini cara kita mengelola kekayaan negara tanpa harus menambah beban APBN,” jelasnya.
Di tengah penjelasannya, Muliaman juga menyinggung problem klasik yang membuat banyak BUMN gagal produktif: tumpang tindih kepemilikan dan pengelolaan aset. Ia mencontohkan sektor perhotelan dan rumah sakit yang dikelola oleh berbagai perusahaan berbeda tanpa koordinasi yang jelas.
“Banyak sekali hotel milik BUMN, ada sekitar 170. Tapi dikelola oleh pihak-pihak yang berbeda tanpa arah yang seragam. Begitu juga rumah sakit, Pertamina punya rumah sakit, Pelni punya rumah sakit. Karena tidak terkonsolidasi, hasilnya tidak optimal,” tuturnya.
Menurutnya, pembenahan mendasar perlu dilakukan melalui konsolidasi besar-besaran. Dalam jangka panjang, langkah ini diperkirakan akan memangkas jumlah BUMN dari lebih dari seribu menjadi sekitar dua ratus entitas yang lebih efisien dan produktif.
Baca Juga : Kalender Jawa Jumat Wage 24 Oktober 2025: Hari Rahayu, Waktunya Bepergian!
“Tantangannya itu ada pada pengelolaan BUMN. Dari seribu itu, nanti mungkin akan tersisa sekitar dua ratus yang benar-benar sehat dan kompetitif,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kinerja Danantara tahun ini menunjukkan peningkatan positif, meski data rinci masih dalam proses verifikasi. Fokus pengelolaan diarahkan ke sektor energi dan pangan, dua bidang strategis yang krusial bagi ketahanan ekonomi nasional. Menariknya, Danantara juga membuka peluang investasi di sektor pendidikan.
Menurut Muliaman, lembaga pendidikan dapat mengajukan proyek yang memiliki nilai ekonomi sekaligus manfaat sosial.
“Sumber dana produktif ini bisa digunakan untuk mendorong kemajuan pendidikan. Tergantung proyeknya seperti apa. Kalau punya potensi manfaat besar, bisa diajukan dan dibiayai melalui skema investasi Danantara,” terangnya.
Kehadiran Danantara membawa napas baru di tengah stagnasi pengelolaan aset negara. Dengan hanya delapan BUMN yang menghasilkan dividen, jelas Indonesia membutuhkan mekanisme baru untuk menghidupkan ribuan aset tidur.
“Logikanya sederhana: aset yang diam harus dihidupkan agar menghasilkan nilai tambah. Dari situ kita bisa membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar APBN,” tegas Muliaman.
Ia optimistis, dengan tata kelola yang profesional dan dukungan regulasi yang kuat, Danantara bisa menjadi instrumen penting dalam mengubah wajah perekonomian Indonesia, dari negara pengeluar menjadi negara penghasil, dari penumpuk aset menjadi penggerak nilai.
