JATIMTIMES - Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim memetakan setiap potensi untuk menggenjot pendapatan daerah tahun 2026. Hal ini ditegaskan Ketua Fraksi Partai Golkar Pranaya Yudha Mahardhika.
Ia menyampaikan, berlakunya Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah harus diiringi dengan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) serta intensifikasi dan ekstensifikasi pengenaan pajak atau retribusi. "Khususnya opsen MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan), antara lain potensi tambang dolomit di daerah Gresik,” ujar Pranaya.
Baca Juga : Mie Ayam Solo Paijo di Kota Batu, Langganan Wisatawan hingga Pejabat sejak 2005
Fraksi Golkar juga menyoroti potensi Pajak Air Permukaan yang bersumber dari pemanfaatan air Kali Surabaya untuk kebutuhan industri oleh PT Jasa Tirta. “Demikian pula angka Bagi-hasil dari sektor Kehutanan dan Perkebunan, hendaknya potensi besar tersebut dicermati,” imbuhnya.
Selain itu, pihaknya menekankan pentingnya koordinasi dan konsolidasi perolehan dana transfer pemerintah pusat, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, DBH Sumber Daya Alam, serta dana hibah dari PT Jasa Raharja.
Soal sumber pendapatan baru, Fraksi Golkar mendesak Pemprov terus mengupayakan terbitnya regulasi kewenangan pemerintah pusat terkait rokok ilegal dan sumur-sumur tua sumber minyak penambangan illegal, dalam rangka mendapatkan sumber pendapatan daerah yang baru.
Pranaya juga mengingatkan bahwa sejak 2025 pendapatan daerah mengalami penurunan signifikan karena kebijakan pusat. "Ke depan kami minta agar Pemprov fokus dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pajak dan retribusi serta optimalisasi pemanfaatan aset/BMD, sehingga dapat meningkatkan kapasitas fiskal Provinsi yang saat ini pada tingkat 'sedang',” jelas Pranaya.
Sejalan dengan kondisi fiskal tersebut, Fraksi Golkar meminta belanja daerah dilaksanakan secara efektif. Pihaknya juga meminta Komisi C melakukan pengawasan terhadap optimalisasi pendapatan daerah dan pelaksanaan belanja secara berkesinambungan dengan realisasi belanja tahun 2025.
Di sektor kesehatan, pihaknya menilai peningkatan pelayanan dan fasilitas rumah sakit perlu diimbangi dengan penguatan promosi kesehatan. Harapannya, masyarakat semakin sadar hidup sehat sehingga beban pembiayaan kuratif dapat berkurang.
Untuk bidang pendidikan, FPG menyoroti perlindungan guru dan percepatan penyerapan lulusan SMK. “Pentingnya perlindungan terhadap guru dalam proses pembelajaran guna menegakkan disiplin siswa sekaligus meneguhkan karakter jiwa Pancasila, untuk itu perlu sinergi antara Disdik dengan APH,” urainya.
“Kami mendorong kolaborasi antar OPD agar program Pemprov bisa lebih cepat dirasakan masyarakat. Misalnya Disdik dan Disnaker memastikan lulusan SMK terserap di dunia kerja, mengingat lulusan ini menyumbang angka pengangguran,” lanjutnya.
Di bidang sosial, Fraksi Golkar meminta pembaruan data sebagai dasar penentuan sasaran program. Ia menekankan perlunya penguatan update data desil dan DTSEN dalam menentukan sasaran program seperti KPM Juara, beasiswa, dan lain-lain.
Terakhir, dalam hal ketahanan pangan, Pranaya menyinggung pentingnya lumbung pangan dan potensi baru yang bisa digarap melalui skema Baznas. “Dalam hal ketahanan pangan, FPG mendorong perwujudan lumbung pangan dan potensi baru terkait pemanfaatan jenis ‘denda’ yang dikoordinasi oleh Baznas,” pungkasnya.
