JATIMTIMES — Di tengah hujan deras yang mengguyur sejak sore, pelaksanaan Reses Masa Persidangan III Tahun Anggaran 2025 anggota Fraksi PKB DPRD Kota Blitar Totok Sugiarto tetap berlangsung lancar dan penuh antusiasme. Kegiatan yang digelar pada Sabtu Legi, 20 Desember 2025, di Jalan Mayang Tengah atau tepatnya di depan Pos RW 05 Kelurahan Sukorejo itu dihadiri hingga 192 peserta.
Hujan tidak menyurutkan langkah warga. Hampir 200 orang hadir, terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat RT/RW, pedagang, pelaku UMKM, serta jajaran pengurus PKB dari tingkat anak cabang hingga ranting. Konstituen PKB di Daerah Pemilihan Kecamatan Sukorejo tampak “tumplek-blek” mengikuti forum serap aspirasi tersebut.
Baca Juga : Bazar Kampung Kuliner Ketawanggede: Ekonomi Kerakyatan Menguat, Sosok Ibu dan KMP Jadi Penggerak Utama
Totok Sugiarto menegaskan, reses merupakan ruang strategis bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung suara masyarakat. “Reses adalah bentuk pertanggungjawaban kami sebagai anggota DPRD kepada konstituen. Semua masukan warga akan kami tampung dan perjuangkan agar masuk dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD,” ujar Totok di hadapan peserta.
Ia menjelaskan, hasil reses akan menjadi bahan awal dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah. Menurutnya, komunikasi dua arah seperti ini penting agar kebijakan pemerintah benar-benar berpijak pada kebutuhan riil masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Totok juga mengajak seluruh hadirin untuk mendoakan agar pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Tahun 2025 berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik. “Kita berdoa bersama agar Muswil PKB membawa kebaikan, tidak hanya bagi partai, tetapi juga bagi bangsa dan keutuhan NKRI,” katanya.
Forum reses ini juga menjadi ruang refleksi perjalanan panjang Totok bersama warga Sukorejo. Ia mengingatkan kembali keberhasilan advokasi pembebasan tanah eks Eigidom pada periode 2000–2002. Saat itu, sekitar 202 kepala keluarga di RW 05 Kelurahan Sukorejo berhasil memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM). “Itu sejarah bersama. Di setiap sertifikat warga RW 05, tercantum nama saya sebagai Ketua Tim Pembebasan Tanah. Itu bukti perjuangan kolektif kita,” ucap Totok.
Di tengah penurunan alokasi pendapatan daerah akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat, Totok menegaskan bahwa Pemerintah Kota Blitar tetap berkomitmen menjaga belanja wajib. “Meski fiskal terbatas, belanja pendidikan dan infrastruktur pelayanan publik tetap menjadi prioritas. Kuncinya ada pada efisiensi, memangkas belanja yang tidak produktif,” ujarnya.
Ia juga memaparkan arah kebijakan APBD 2026 yang akan diselaraskan dengan program pemerintah pusat, terutama di sektor perlindungan sosial. Penyaluran bantuan sosial, BPJS Kesehatan, RASTRADA, hingga beasiswa kini berbasis desil melalui Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). “Masyarakat harus proaktif mengecek desilnya. Kalau kesulitan, silakan datang ke kelurahan, Dinsos, atau BPS,” kata Totok.
Baca Juga : MBG Tetap Disalurkan saat Libur Sekolah, Ini Skema Pembagiannya
Sejumlah program daerah dan nasional turut disorot, seperti RT Keren atau Karya Mas SAE yang skemanya disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ekonomi lokal melalui Koperasi Merah Putih, serta pengentasan kemiskinan lewat Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Afirmasi.
Dari hasil penyerapan aspirasi, warga menyampaikan beragam usulan, mulai dari peningkatan kapasitas usaha PKL dan UMKM, penataan Pedagang Pasar Legi, perbaikan jalan dan drainase di sekitar pasar dan kampung, hingga evaluasi layanan BPJS Kesehatan di RSUD Mardi Waluyo, bansos, dan RASTRADA. Seluruh aspirasi tersebut, tegas Totok, akan dikawal agar masuk dalam agenda pembangunan Kota Blitar ke depan.
