Kasus penyerangan yang dilakukan dua polisi terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan memasuki babak baru.Dalam sidang tuntutan yang dilangsungkan Kamis (11/6/2020), jaksa menuntut dua terdakwa kasus penyiraman air ker ...
Informasi kembali datang dari hasil pencarian buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku.
Keberadaan buronan KPK, Nurhadi hingga kini masih belum ditemukan.
Akun resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis adanya kabar hoaks yang beredar di media sosial (medsos). Yakni terkait beredarnya gambar cuitan akun @KPK_RI dengan tulisan tak pantas dengan mengomentari DPR RI.
Keinginan DPRD Jember dalam pembahasan APBD 2020 agar ada pendampingan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), direspon oleh Bupati Jember dr. Faida MMR.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Rabu (26/2/2020).
Tersangka dugaan suap-gratifikasi Rp 46 miliar, Nurhadi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) RI, dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Kamis (13/2/20) lalu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setelah memeriksa kantor DPRD Tulungagung dan rumah unsur pimpinan DPRD, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa rumah kontraktor Ari Kusumawati di Jalan Semeru Nomor 14, Desa/Kecamatan Kauman, Tulungagung, Rabu (19/2/29).
Saat Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi gedung DPRD Tulungagung, Senin (17/2) siang, tak ada satu orangpun anggota dewan ngantor.
Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengakui jika dirinya dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (11/02) siang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pimpinan Firli Bahuri, kembali diuji tajinya untuk menguak kasus yang diduga melibatkan beberapa politisi partai besar. Yakni, terkait kasus korupsi Alquran.
Para pengusaha di Kota Malang terus dituntut untuk menjadi wajib pajak (WP) yang jujur.
Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang langsung menindaklanjuti saran Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Unjuk rasa seakan tak berkesudahan dilakukan para mahasiswa agar Presiden Jokowi mencabut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Bahkan, demo-demo itu berujung bentrokan dengan aparat di sejumlah daerah.
Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumenep berdemo di depan gedung DPRD setempat.
Pengesahan revisi Undang Undang (UU) No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR RI Selasa ( 17/9) kemarin berbuntut.
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko menilai Presiden Joko Widodo tidak mempunyai komitmen dalam hal penguatan KPK. Berbeda dengan era Presiden SBY yang getol melakukan penguatan KPK.
Kegiatan "Roadshow Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi” mendatangi Gedung DPRD Kota Blitar, Jawa Timur, Jumat (13/9/2019).
Pasca merampungkan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) di ruang Komisi III DPR RI, Jum'at dini hari (13/9)
Salah satu persoalan di draf revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah penyadapan. Ke depan, langkah penyadapan bakal lebih sulit dan dibatasi.
Rencana Revisi Undang-Undang (RUU) nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR, dianggap beberapa kalangan bisa melemahkan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, turut berpartisipasi dalam kegiatan roadshow Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi.
Sampai hari ini, nama Lutfi J Kurniawan masih menjadi perbincangan hangat banyak kalangan. Sebab dosen sekaligus aktivis anti korupsi itu masuk dalam daftar 10 besar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Indonesia kini sedang riuh pro dan kontra adanya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi transparansi Dinas Pendidikan Kota Malang kepada masyarakat.
End of content
No more pages to load
