Wacana Pilkada Dipilih Lewat DPRD, Said Abdulllah : Saya Minta Hati-Hati

JATIMTIMES - DPD PDIP Jawa Timur baru saja menyelesaikan Konferda dan Konfercab se-Jatim di Hotel Shangrilla, Kota Surabaya. Agenda utama dari adanya acara ini adalah untuk mencari pengurus baru tahun periode 2025-2030.

Usai acara Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengaku bersyukur lantaran proses regenerasi kepemimpinan di tubuh partai berlambang kepala Banteng dapat berjalan dengan baik dan sukses.

Baca Juga : Tak Sekadar Kunjungan, Lapas Perempuan Malang Perkuat Ikatan Ibu dan Anak Warga Binaan

“Kalau melihat komposisi dari personalia DPD dan DPC, Saya bersyukur karena dari seluruh kepengurusan DPD dan DPC PDI Perjuangan kabupaten/kota se Jatim yang baru terpilih, hampir 52 persen usianya rentang 25-40 tahun,” ujarnya, Minggu (21/12/2025).

Diakui Buya Said sapaan akrabnya, target awal regenerasi kepengurusan PDI Perjuangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se Jawa Timur adalah 60 persen. Namun realitanya baru mencapai 52 persen. Itu artinya proses renegerasi PDI Perjuangan di Jawa Timur sudah relatif berhasil.

“Renegerasi ini dibutuhkan untuk menghadapai tantangan kontestasi pemilu 2029 mendatang, dimana hampir 70 persen pemilih merupakan generasi Gen Z dan Alfa atau anak muda. Karena itu mulai sekarang kami siapkan calon-calon pemimpin dari anak anak muda,” tegasnya.

Dengan adanya anak anak muda dalam struktur DPD maupun DPC, lanjut Said tentu akan mempermudah mewujudkan target penambahan 5 juta suara dari Jawa Timur pada Pemilu mendatang.

Ditanya soal wacana Pilkada yang dipilih lewat DPRD, Buya Said sapaan akrabnya meminta agar pihak-pihak berhati-hati. "Hati-hati. Kita sudah begitu maju," tegasnya.

Baca Juga : Batik dan Kenangan: Hari Ibu yang Dikenang Wali Kota Malang Lewat Karya Istri

Menurut dia jika wacana pilkada tak dipilih langsung oleh rakyat maka akan bangsa Indonesia akan mundur lagi ke belakang. "Sesungguhnya kita mau maju demokrasi kita, apa kita akan balik ke demokrasi prosedural atau demokrasi yang substantif," bebernya.

Demikian juga soal tingginya biaya pilkada bagi Buya Said itu bukan lah sebagai alasan. "Apakah lewat DPRD juga tidak high cost? Pertanyaan, jangan-jangan lewat DPRD sama saja," lanjutnya.

"Seharusnya problemnya bukan itu. Seharusnya problemnya adalah bagaimana partai politik melakukan edukasi terhadap para pemilih, terhadap masyarakat bahwa politik uang itu ternyata buruk bagi kehidupan kita semua," pungkas pria yang juga Ketua Banggar di DPR RI ini.