JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengakui bahwa perbaikan insidental yang dilakukan di Pasar Besar berpotensi menyebabkan keborosan anggaran. Salah satunya seperti pembongkaran dinding pembatas yang saat ini dilakukan karena terdapat kerusakan konstruksi.
Untuk mencegah keborosan itu terjadi, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengaku lebih mengandalkan skema kerja bakti. Yakni dengan melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pelaksanaan pekerjaannya.
Baca Juga : Tak Ingin Lebih Berisiko, Wali Kota Malang Bongkar Pagar Retak di Pasar Besar
“Seharusnya akan jadi lebih boros (jika terus perbaikan insidental). Makanya ini kita kerja bakti, melibatkan beberapa OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya,” ujar Wahyu, Selasa (21/4/2026).
Ia menjelaskan, tidak mudah melakukan pergeseran anggaran hanya untuk menangani kebutuhan mendadak seperti perbaikan atau pembongkaran fasilitas. Karena itu, pendekatan kolaboratif menjadi solusi yang dinilai lebih cepat dan efisien.
Dalam pelaksanaannya, Dinas PUPR-PKP berperan dalam aspek teknis dan kelayakan konstruksi. Sementara BPBD menangani sisi kedaruratan. Selain itu, relawan turut dilibatkan, termasuk dukungan tenaga dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag).
“Ini sebenarnya tidak ada pos anggarannya. Murni tugas dari masing-masing OPD,” ucap Wahyu.
Menurut Wahyu, tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pembongkaran sudah tersedia di internal pemerintah daerah, khususnya dari PUPR-PKP yang bertindak sebagai pengawas teknis agar proses berjalan sesuai standar.
Ia juga menekankan bahwa pembongkaran tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan tetap mengikuti kaidah teknis dengan pengawasan tenaga berpengalaman. “Tidak asal bongkar. Ada semacam mandornya supaya sesuai struktur yang benar,” tambahnya.
Hal senada disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang Eko Sri Yuliadi. Menurut dia, jika perbaikan tak dilakukan, dikhawatirkan muncul risiko yang tak diinginkan.
Baca Juga : Momentum Hari Kartini 2026, Gubernur Khofifah Ajak Turunkan Angka Kematian Ibu
"Ya ini kalau konstruksi ini secara teknis kan memang sudah tidak layak. Dan ini sangat memprihatinkan sekali. Heem. Dan kalau sudah prihatin sekali ini kan repot juga ini pemerintah," jelas Eko.
Pantauan di lokasi, banyak sudut di Pasar Besar yang mengalami kerusakan. Menurut Eko, kondisi tersebut membuat Pemkot Malang menjadi cukup dilematis.
"Artinya dengan kecil-kecil ini kita perbaiki, tidak kita perbaiki salah. Kita perbaiki tapi nggak bisa menyeluruh. Kalau tidak kita perbaiki, ada risiko nanti kita yang disalahkan lagi," ungkap Eko.
Untuk itulah, dalam hal ini, Pemkot Malang terpaksa melakukan perbaikan yang hanya bersifat sementara. Eko mengaku tak dapat berbuat banyak, mengingat kondisi Pasar Besar yang sudah tak layak.
"Karena kondisi fisik berdasarkan kajian kan memang sudah tidak layak, sudah ada yang putus. Ini yang harus dipahami oleh semua pedagang. Sehingga harapan kami memang ya harus sudah satu suara lah kita sama-sama untuk kepentingan orang banyak," pungkasnya.
