JATIMTIMES - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mulai mengirim sinyal kuat terkait evaluasi besar-besaran program studi di perguruan tinggi.
Sejumlah jurusan yang dianggap tak lagi selaras dengan kebutuhan ekonomi masa depan berpotensi dihentikan dalam waktu dekat.
Langkah ini langsung menuai sorotan, terutama soal arah pendidikan tinggi di Indonesia ke depan. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menjelaskan pentingnya kesepahaman antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam menata ulang program studi.
"Jadi ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama. Kami berharap juga support teman-teman dari PTPK, tentunya bapak rektor yang ada di sini semuanya, (supaya) ada kerelaan," ujar Badri.
Menurutnya, langkah konkret perlu segera diambil, termasuk kemungkinan menutup jurusan tertentu. "Bukan hanya kerelaan, nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansinya," jelasnya.
Salah satu yang dijadikan contoh adalah jurusan keguruan. Menurut Badri, jumlah lulusan yang dihasilkan setiap tahun dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan di dunia kerja. "Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu. Sementara, kebutuhan untuk lulusan keguruan hanya 20 ribu," jelasnya.
Badri juga mengklaim adanya kecenderungan kampus membuka jurusan berdasarkan tren peminat. Strategi ini dikenal sebagai market driven, di mana program studi yang diminati pasar akan terus diperbanyak.
Namun, pendekatan ini dinilai berisiko jika tidak diimbangi perencanaan jangka panjang. Bahkan, potensi kelebihan tenaga profesional juga mulai terlihat di sektor lain. "Saya bisa ngecek juga itu misalnya tahun 2028, sebenarnya kita sudah oversupply dokter kalau misalnya ini dibiarkan. Oversupply dokter itu kalau misalnya kita pakai standar minimal World Bank. Apalagi terjadi maldistribusi, ketidakseimbangan distribusi di berbagai daerah," terang Badri.
Ia mengingatkan, bonus demografi yang sering digaungkan bisa menjadi tidak optimal jika sistem pendidikan tidak diselaraskan dengan arah pembangunan ekonomi.
"Memang saat ini bonus demografi digaungkan di mana-mana, tapi kalau pendidikan tinggi yang diharapkan bisa mengantar untuk kita menjadi negara maju itu tidak kita sesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke masa depan, tentunya akan tidak match," jelasnya.
Pandangan berbeda disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini. Ia menilai kebijakan ini terlalu menitikberatkan pada kebutuhan industri.
"Tidak salah karena industri memang memerlukan tenaga kerja yang terampil dengan keahlian teknis tertentu, tetapi cenderung meredusir (mengurangi) makna pendidikan dalam arti sebenarnya," katanya.
Baca Juga : Pelatihan Pertanian di Tambakrejo Diserbu Warga, Petani Dapat Ilmu Baru dan Pupuk Gratis
Menurut Didik, pendidikan tidak boleh hanya dilihat sebagai alat mencetak tenaga kerja. Lebih dari itu, pendidikan berperan membentuk karakter dan cara berpikir manusia.
"Artinya, pendidikan bukan sekedar mengisi ilmu di kepala dan keterampilan tapi membentuk manusia seutuhnya melalui proses berpikir, merasakan, memilih nilai, dan menjadi manusia yang bertanggung jawab. Pendidikan adalah ruang dan proses pembentukan itu," urainya.
Didik juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlangsungan ilmu dasar, meskipun tidak selalu berdampak langsung secara ekonomi.
"Jika pendidikan tinggi direduksi hanya menjadi penyedia keterampilan industri, maka kita sedang mempersempit makna pendidikan itu sendiri," bebernya.
Ia menambahkan, ketergantungan pada pengetahuan dari luar negeri bisa menjadi ancaman serius jika ilmu dasar diabaikan.
"Ia akan bergantung pada pengetahuan yang diproduksi di luar, menjadi konsumen teknologi, bukan pencipta-seperti yang kita rasakan sekarang. Dalam jangka panjang, ini bukan persoalan akademik, tetapi persoalan kemandirian bangsa," tandasnya.
Selain isu prodi, Didik turut menyoroti ekspansi sejumlah perguruan tinggi negeri seperti Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Brawijaya ke kota-kota besar.
Menurutnya, langkah tersebut cenderung berorientasi bisnis dan belum tentu berdampak pada peningkatan kualitas akademik secara signifikan. "Pantas PTN kita tertinggal di ASEAN dibandingkan Singapura dan Malaysia - apalagi di Asia (Jepang, Cina, Korea dan lainnya)," tutup Didik.
