JATIMTIMES - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama ini disebut pemerintah sebagai salah satu strategi utama untuk menekan angka stunting dan malnutrisi. Namun, distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah justru memunculkan pertanyaan.
Sorotan itu disampaikan pengamat kebijakan publik sekaligus MBG Watch, Media Wahyudi Askar, yang menilai jumlah dapur MBG belum sejalan dengan wilayah yang memiliki angka stunting tertinggi.
Pengamat kebijakan publik sekaligus MBG Watch, Media Wahyudi Askar. (Foto: YouTube)
Baca Juga : Khutbah Jumat 19 Juni 2026: Mari Memperkuat Kepedulian Sosial di Bulan Muharram
Dalam diskusi "Satu Meja" yang tayang di Kompas TV, Wahyudi mencontohkan kondisi di Papua Pegunungan yang disebut memiliki tingkat stunting tertinggi, namun jumlah SPPG di wilayah tersebut masih sangat terbatas.
"Kalau kita lihat data, stunting paling besar itu Papua Pegunungan, 40 persen. Berapa jumlah SPPG di sana? 13," ujarnya.
Ia kemudian membandingkan dengan provinsi lain yang memiliki jumlah dapur MBG jauh lebih banyak.
"Sulawesi Barat, stunting itu 35 persen. Jumlah SPPG di sana 177. Jawa Barat, stunting hanya 15 persen. Jumlah SPPG di sana 6.357. Jadi anggapan bahwa ini adalah program penanganan stunting. Jadi nggak masuk akal dengan data hari ini," lanjutnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah klaim pemerintah bahwa MBG merupakan salah satu program prioritas untuk memperbaiki status gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan anak sekolah.
Sebagaimana disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto melalui laman resmi kepresidenan, MBG diproyeksikan menjadi instrumen utama untuk mengurangi malnutrisi dan stunting sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
Namun Wahyudi mempertanyakan apakah tujuan utama program benar-benar berfokus pada penanganan stunting apabila daerah dengan prevalensi tertinggi justru belum mendapatkan dukungan SPPG yang memadai.
Data Badan Gizi Nasional (BGN) hingga Juni 2026 menunjukkan jumlah SPPG terbesar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Berikut 10 provinsi dengan jumlah SPPG terbanyak:
1. Jawa Barat: 6.721 unit
2. Jawa Tengah: 4.592 unit
3. Jawa Timur: 4.340 unit
4. Sumatera Utara: 1.591 unit
5. Banten: 1.428 unit
6. Lampung: 1.209 unit
7. Sulawesi Selatan: 892 unit
8. Nusa Tenggara Barat: 871 unit
9. Sumatera Selatan: 850 unit
10. Riau: 775 unit
Sementara berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, daerah dengan angka stunting tertinggi justru banyak berada di luar Pulau Jawa.
Daftar 10 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi meliputi:
1. Nusa Tenggara Timur (NTT): 37 persen
2. Sulawesi Barat: 35,4 persen
3. Papua Barat Daya: 30,5 persen
4. Nusa Tenggara Barat (NTB): 29,8 persen
5. Aceh: 28,6 persen
6. Maluku: 28,4 persen
7. Kalimantan Barat: 26,8 persen
8. Sulawesi Tengah: 26,1 persen
9. Sulawesi Tenggara: 26,1 persen
10. Papua Selatan: 25,7 persen
Dengan demikian disimpulkan bahwa dapur SPPG justru paling banyak berada di daerah yang angka stuntingnya rendah.
Selain menyoroti distribusi SPPG, Wahyudi juga menanggapi anggapan bahwa mayoritas masyarakat mendukung program MBG.
Baca Juga : SH Terate Cabang Blitar Sahkan 1.370 Warga Baru, Tekankan Budi Pekerti Luhur
Menurutnya, penilaian terhadap dukungan publik tidak bisa hanya didasarkan pada pertanyaan sederhana mengenai suka atau tidak suka terhadap program tersebut.
"Saya mau respon juga soal anggapan bahwa masyarakat mendukung MPG. Saya mungkin kalau boleh undang mungkin Mas Edy dan Andri untuk datang ke kampus-kampus. Cara melakukan riset preferensi publik. Nggak bisa kita hanya tanyakan, kamu suka nggak dengan MBG? Nggak bisa. Ada metodologinya," katanya.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat tentu cenderung menerima bantuan makanan apabila dibandingkan dengan tidak menerima apa pun. Karena itu, metode penelitian harus mampu mengukur pilihan masyarakat secara lebih objektif.
"Karena kalau seandainya masyarakat ditanya, dapat makanan tentu lebih baik daripada tidak dapat makanan sama sekali. Itu kenapa yang harus dilakukan adalah discrete choice method. Tawarkan pada mereka apa yang bisa dilakukan dan biarkan mereka memilih," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wahyudi juga menyoroti besarnya biaya operasional dalam pelaksanaan program MBG. Ia mengaku telah mempelajari berbagai skema bantuan sosial di banyak negara dan menilai porsi biaya penyelenggaraan MBG relatif tinggi.
"Dan satu lagi Mas, saya meneliti tentang bantuan sosial di hampir seratusan negara seluruh dunia. Dan hanya kita di Indonesia yang setengah jumlah bantuan sosialnya itu dinikmati oleh penyelenggaranya," katanya.
Menurut dia, anggaran yang dialokasikan untuk setiap penerima manfaat tidak seluruhnya sampai kepada anak-anak.
"Kalau bicara soal hak anak-anak, itu bukan 8 ribu sebetulnya. 15 ribu anggarannya. Dan 7 ribunya habis untuk penyelenggaraan," ujarnya.
Wahyudi juga mengingatkan agar pelaksanaan MBG lebih mengedepankan pertimbangan teknokratis dan berbasis data. Ia menilai persoalan yang muncul saat ini berpotensi terus berulang apabila tidak ada evaluasi menyeluruh terhadap program.
"Menurut saya, kita ada jendela yang sangat sempit. Dan saya berharap Pak Presiden menghentikan program ini. Karena kalau seandainya tidak dihentikan dan pelaksananya masih punya konflik kepentingan, ini tidak akan selesai. Tahun 2027, 2028, 2029 kita akan berbicara masalah yang sama," katanya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan publik akan berjalan lebih efektif apabila aspek politik dan pertimbangan teknis berjalan beriringan.
"Membahasakan ini ke masyarakat tidak mudah. Kalau seandainya politik dikombinasikan dengan teknokratik, itu hasilnya akan baik. Tapi yang terjadi sekarang, politik menjadi nomor satu dan satu-satunya pertimbangan dalam pelaksanaan MBG," pungkas Wahyudi.
