JATIMTIMES – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia melakukan akselerasi terhadap realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026. Langkah pengawasan di tingkat akar rumput salah satunya dengan peninjauan langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo di kawasan Kelurahan Temas, Kota Batu, Rabu (1/7/2026).
Fokus utama peninjauan lapangan ini membidik salah satu rumah tidak layak huni (RTLH) milik Suharminingsih, seorang ibu rumah tangga berpenghasilan Rp1,5 juta per bulan. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa dana stimulan senilai Rp20 juta yang digelontorkan pemerintah benar-benar menyasar masyarakat kategori bawah yang mendiami hunian berisiko tinggi.
Baca Juga : UM Resmi Buka Magister PJJ, Perluas Akses Pendidikan Berkualitas bagi Profesional di Daerah
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, verifikasi faktual di lokasi ini sangat krusial untuk melihat urgensi intervensi bangunan. Berdasarkan hasil pengecekan struktur, rumah yang dihuni tiga jiwa tersebut dinilai sangat membahayakan keselamatan karena tidak memiliki fondasi dasar dan hanya berdinding papan kalsiboard rapuh.
"Untuk itu, kami gelontorkan bantuan BSPS pada Ibu Suharminingsih tahun ini. Fokus peninjauan ini untuk memastikan bahwa bantuan dari program Presiden Prabowo Subianto benar-benar mendarat tepat sasaran di tingkat akar rumput," tegas dia.
Dikatakannya, secara nasional, dari yang tahun lalu hanya berkisar 45.000 rumah di seluruh Indonesia, sekarang melompat menjadi 400.000 rumah. Di Jawa Timur sendiri, pihaknya menyebut sudah terpetakan 21 kabupaten dengan perdesaan, 9 Kota, dan 8 Kabupaten di wilayah pesisir.
Pria yang akrab disapa Ara itu menguraikan, fokus pengerjaan fisik yang akan dimulai pada 10 Juli hingga 10 Oktober 2026 mendatang ini harus membawa perubahan total pada komponen keselamatan bangunan. Langkah renovasi akan difokuskan pada kekuatan jangka panjang objek rumah.
"Intervensi fisik dilakukan secara menyeluruh mencakup penguatan struktur bangunan, pemasangan dinding permanen, perbaikan lantai, serta penggantian atap menggunakan genting yang jauh lebih aman. Nanti saya akan cek langsung saat target selesai pada 10 Oktober ke sini untuk memastikan fisik bangunan dan ketuntasannya," urainya.
Senada, Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo menambahkan bahwa fokus penanganan kawasan kumuh di Kota Batu ini tidak boleh setengah-setengah. Selain perbaikan konstruksi mulai dari sloof hingga ring balok, pemerintah pusat memfokuskan pemutihan legalitas tanah penampung program.
Baca Juga : Simpang Empat Patih Kota Batu Ditutup Selama Proyek Preservasi, Catat Jalur Alternatif Hindari Macet
"Bantuan untuk masyarakat kategori MBR tidak hanya berhenti di bedah rumah saja. Jadi, fokusnya rumah warga dibedah, sertifikat tanahnya dikasih dan itu gratis," terang Hashim membeberkan target integrasi program.
Meski demikian, Hashim mengingatkan bahwa fokus peningkatan kualitas hunian warga Temas ini harus diikuti dengan intervensi pemberdayaan ekonomi dari pemerintah daerah. Hal ini penting agar pasca-pembetonan dan renovasi selesai, masyarakat memiliki ketahanan finansial untuk merawat aset bangunan mereka secara mandiri.
"Tantangan di lapangan seperti cuaca tentu diantisipasi dengan akselerasi jadwal pengerjaan. Kita fokus agar pada Oktober nanti seluruh target fisik sudah tuntas dan langsung bisa ditempati dengan aman," pungkas Hashim.
