JATIMTIMES – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Raden Harisandi Savari menegaskan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan hak mutlak masyarakat kecil yang tidak boleh dirampas oleh oknum spekulan. Pernyataan keras ini disuarakan menyusul keberhasilan Polres Bangkalan membongkar praktik penimbunan solar bersubsidi ilegal di Pulau Madura.
Mantan jurnalis ini mengapresiasi langkah cepat jajaran kepolisian yang mengamankan barang bukti serta menangkap pelaku. Menurutnya, penindakan tegas tersebut merupakan upaya krusial dalam melindungi hak masyarakat rentan yang sangat bergantung pada ketersediaan solar subsidi.
Baca Juga : Pengprov TI Jatim Buka Jalan Gelar Kejuaraan Internasional Bersama Korea Selatan
“Tentunya kami memberikan apresiasi penuh. Urusan BBM ini berkaitan langsung dengan kepentingan publik, sehingga praktik penimbunan harus ditindak tegas,” ujar Harisandi, Senin (20/7/2026).
Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, penimbunan solar subsidi bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat luas. Ketika pasokan solar yang menjadi jatah harian rakyat dikuasai oknum demi keuntungan pribadi, ketersediaan di lapangan langsung langka.
Akibatnya, kelompok yang paling berhak menerima subsidi—seperti pelaku UMKM, pengusaha angkutan umum, hingga nelayan—harus menanggung beban berat karena kesulitan mendapatkan bahan bakar dengan harga resmi pemerintah.
“Solar yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat luas justru ditimbun oleh oknum. Dampaknya, jatah harian cepat habis dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan menjadi korban,” tegasnya.
Harisandi menyoroti wilayah pesisir Madura sebagai kawasan yang merasakan dampak paling memprihatinkan dari ulah para penimbun BBM ini.
“Nelayan di wilayah pesisir Madura kerap kesulitan mendapatkan bahan bakar. Kondisi ini mengganggu aktivitas melaut dan berdampak langsung terhadap pendapatan mereka,” paparnya.
Jika praktik ilegal semacam ini terus dibiarkan tanpa penanganan menyeluruh, sektor usaha kecil dan perikanan terancam gulung tikar akibat terpaksa membeli BBM nonsubsidi yang jauh lebih mahal.
Baca Juga : Dukung Penguatan Transaksi Digital Keuangan Daerah, Bank Jatim Perbarui PKS dengan Pemkab Malang
“Para pelaku usaha kecil, angkutan umum, dan nelayan bisa terpaksa menghentikan operasional atau membeli solar nonsubsidi dengan harga yang jauh lebih mahal. Tentu ini akan meningkatkan biaya produksi dan menekan ekonomi masyarakat kecil,” tambahnya.
Diketahui, Polres Bangkalan berhasil mencokok seorang buronan (DPO) kasus penimbunan solar ilegal berinisial R (53) asal Kabupaten Pamekasan. Penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari pengungkapan kasus terdahulu yang telah menjerat lima orang tersangka.
Dalam penggerebekan itu, polisi menyita barang bukti berupa 247 jeriken berkapasitas 35 liter, dua tandon berangka aluminium, serta 55 lembar rekening koran terkait transaksi BBM ilegal. Solar tersebut diduga dikumpulkan dalam jumlah besar melalui jalur ilegal dan bukan berasal dari pembelian langsung di SPBU.
Melihat skala kejahatan tersebut, Harisandi mendesak penegak hukum untuk mengusut tuntas perkara ini hingga ke rantai teratas demi menjaga iklim distribusi BBM subsidi tetap aman bagi rakyat.
“Harapan kami pengungkapan kasus ini tidak berhenti pada penangkapan pelaku semata. Kami mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas jaringan distribusi BBM ilegal hingga ke aktor utama agar praktik serupa tidak terus berulang,” pungkas Harisandi.
