JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna, Kamis (11/9/2025). Agendanya, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DRPD Kabupaten Malang terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang tahun anggaran 2026.
Agenda rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang H. Kholiq tersebut juga turut dihadiri oleh sejumlah pihak. Termasuk Bupati Malang HM. Sanusi.
Baca Juga : Pejuang Gayatri Demo Kantor DPRD Tulungagung, Ini Tuntutannya
Secara garis besar, DPRD Kabupaten Malang turut mendukung Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang tahun 2026. Yakni dengan fokus pembangunan Kabupaten Malang yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi melalui pengembangan ekonomi lokal, hingga sektor unggulan dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
"Ada lima prioritas pembangunan daerah Kabupaten Malang yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2026. Di antaranya mengenai pengentasan kemiskinan menuju kesejahteraan sosial serta meningkatkan daya saing SDM melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan perluasan lapangan pekerjaan," ujar Kholiq melalui juru bicara yang ditunjuk menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi DRPD Kabupaten Malang.
Sementara prioritas lainnya tersebut meliputi peningkatan perekonomian melalui sektor pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM serta meningkatkan daya saing investasi; Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif dan anti korupsi;
Kemudian, meningkatkan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pembangunan karakter masyarakat berlandaskan agama, integritas dan budaya; Pemantapan pemerataan pembangunan infrastruktur, keberlanjutan lingkungan, serta ketangguhan bencana.
"Mengenai hal itu, Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang memberikan beberapa saran terhadap Rancangan APBD tahun anggaran 2026. Salah satunya ialah mendorong pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah," tuturnya.
Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang menyebut, sistem operasional pemungutan pendapatan daerah tersebut sudah harus berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi yang modern. Termasuk pemutakhiran data terkait subjek pajak. "Tujuannya dalam rangka mengoptimalkan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD)," imbuhnya.
Sementara itu, perkiraan target pendapatan daerah sebesar Rp 4,9 triliun di Rancangan APBD 2026. Angka tersebut naik 2,37 persen dibanding APBD Induk Tahun Anggaran 2025. Yakni yang hanya sebesar Rp 4,8 triliun.
Baca Juga : Tekan Angka Stunting, Bupati Subandi Ajak Fatayat NU Bersinergi
Rinciannya, PAD sebesar Rp 1,2 atau 24,62 persen dari total target pendapatan; Pendapatan transfer sebesar Rp 3,7 triliun atau 75,16 persen dari total target pendapatan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 11 miliar atau 0,22 persen dari total target pendapatan.
"Ini menunjukkan pendapatan transfer baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi masih menjadi andalan bagi pendapatan daerah Kabupaten Malang. Artinya, ketergantungan Kabupaten Malang terhadap dana transfer masih sangat tinggi," ujarnya.
Mempertimbangkan hal itu, Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang mendorong adanya penanganan serius dan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menggali potensi pendapatan. Sehingga dapat mencapai target PAD. Yakni dari target sebelumnya pada APBD 2025 awal sebesar Rp 1,2 triliun. Naik sebesar Rp 18,1 miliar atau 1,50 persen pada tahun 2026.
Di sisi lain, Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang juga turut mendukung terhadap kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan. Harapannya, melalui kebijakan tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah dan semakin memperbesar peran PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Kabupaten Malang.
"Idealnya, sumber PAD harus mampu sebagai penyumbang terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibanding sumber pendapatan lainnya, seperti subsidi maupun bantuan keuangan," ujarnya.
