JATIMTIMES - Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam berdemokrasi, berserikat, berkumpul, dan berekspresi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Namun, kebebasan sipil tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab demi menjaga stabilitas nasional.
Asisten Deputi Organisasi Kemasyarakatan pada Deputi Bidang Koordinasi Publik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Arudji Anwar, menyampaikan bahwa safari koordinasi dilakukan di beberapa daerah, termasuk Makassar, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Baca Juga : Disbudpar Berubah Nomenklatur, Fraksi Gerindra DPRD Jatim Ingatkan Fokus pada Ekonomi Kreatif
Menurutnya, Jawa Timur, khususnya Malang, menjadi barometer dalam menjaga kondusifitas, terlebih setelah sejumlah wilayah sempat mengalami kekisruhan pada Agustus lalu.
“Kemenko Polkam hadir untuk memastikan masyarakat mendapat jaminan menggunakan hak berdemokrasi sesuai amanat konstitusi. Namun dalam penyampaian ekspresi tetap harus bertanggung jawab agar stabilitas nasional terjaga,” ujar Arudji, Rabu (2/10/2025).
Ia menambahkan, keberadaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) sangat penting sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi dan menjaga kerukunan di masyarakat.
“Ormas adalah mitra strategis pemerintah. Melalui pembinaan, kami ingin ormas ikut menjadi jembatan penyampaian pesan dan menjaga lingkungan yang kondusif,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur, Eddy Supriyanto, menyebut konsolidasi bersama Kemenko Polkam ini penting untuk menguatkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat.
Baca Juga : Pelantikan Enam Pejabat Baru, Bupati Bondowoso Sebut Penyegaran Birokrasi
“Di Indonesia ada lebih dari 400 ribu ormas, di Jawa Timur sendiri tercatat sekitar 1.300 ormas tingkat provinsi dan 13 ribu di kabupaten/kota. Dengan irisan besar ini, ormas berperan penting menjaga kondusifitas sehingga pembangunan berjalan baik,” kata Eddy.
Ia juga menekankan pentingnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan sejak dini, mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi dan pondok pesantren. Selain itu, ormas diajak aktif melaporkan jika ada indikasi informasi provokatif atau potensi kerusuhan.
“Pencegahan lebih utama. Kalau ada informasi yang berpotensi memecah belah, segera komunikasikan dengan aparat keamanan. Mari kita jaga Jatim agar tetap aman, bijak bermedsos, dan terus berkontribusi pada kegiatan positif,” pungkasnya.
